UU No 13 2003: Lemahnya Pengawasan

Sistem “Outsourcing”

Salah satu tuntutan pekerja belakangan ini melalui sejumlah aksi demo ialah penghapusan sistem outsource. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur outsource dalam Pasal 56 hingga Pasal 59 yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 58 undang-undang itu menyebut tidak ada masa percobaan bagi pekerjaan waktu tertentu.

Pasal 59 mengatur perjanjian kerja waktu tertentu hanya berlaku untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara; pekerjaan yang penyelesaiannya paling lama tiga tahun; pekerjaan musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk atau kegiatan baru, atau produk dalam percobaan.

Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dibolehkan untuk pekerjaan bersifat tetap. Perjanjian kerja berlaku paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka satu tahun. Pengusaha yang ingin memperpanjang perjanjian harus memberi tahu tertulis paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja berakhir. Perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan tersebut harus berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau dengan kata lain pekerja diangkat menjadi karyawan tetap.

Hapus

Dalam praktiknya, pekerjaan yang bersifat tetap, bukan musiman, atau pekerjaan yang merupakan pekerjaan inti dimasukkan ke dalam perjanjian kerja waktu tertentu (outsource).

Anggota Komisi IX DPR yang membidangi antara lain ketenagakerjaan, Rieke Diah Pitaloka, menyebut, meskipun memiliki kekurangan, Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 lebih maju daripada undang-undang sebelumnya. Persoalan ada pada pengawasan penerapan undang-undang. Dia mencontohkan, jumlah pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia hanya 2.089 orang, sementara kebutuhannya 3.463 orang. Bahkan BUMN dan BUMD pun melakukan outsource untuk pekerjaan inti dan bukan pekerjaan musiman.

Ketua Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Saepul Tavip menegaskan, sistem outsource harus dihapus karena tidak menguntungkan pekerja dan tidak produktif bagi perusahaan karena pekerja sering demo menuntut penghapusan sistem ini, sementara di sisi lain sulit menuntut loyalitas dan dedikasi pekerja yang merasa tidak ada ikatan dengan perusahaan pengguna. ”Efisiensi boleh dilakukan pada mesin, tetapi jangan pada manusia pekerjanya sampai melanggar hak-hak dasar sebagai manusia,” tandas Tavip.

Sementara itu, ada payung hukum lain yang dapat melindungi pekerja, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini, demikian Rieke, mengatur program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sayangnya, sampai batas lima tahun yang ditetapkan undang-undang ini, pemerintah tak kunjung membentuk badan penyelenggara jaminan sosial. ”Akhirnya sekarang menjadi RUU dan menjadi prioritas program legislasi nasional DPR tahun 2010,” kata Rieke. (NMP/MH)

26 Maret 2010

Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/26/04122914/.lemahnya.pengawasan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: