G-20: Arsitektur Baru Ekonomi Global

Konferensi tingkat tinggi negara-negara G-20 di Pittsburgh, AS, menghasilkan kesepakatan untuk mendudukkan G-20 sebagai pengganti fungsi dan peran G-8 selaku forum kerja sama utama ekonomi global.

Meski keputusannya tidak bersifat mengikat, G-20 yang semula hanya forum para menteri keuangan dan gubernur bank sentral pascakrisis Asia itu kini menempati peran krusial dalam koordinasi kebijakan ekonomi di level global.

Keputusan yang tergolong mengejutkan ini merupakan dampak krisis ekonomi global pasti mempercepat perubahan tatanan ekonomi internasional. Berbagai kekuatan ekonomi baru, seperti China, Brasil, Argentina, dan India, kian mendapat tempat dalam koordinasi kebijakan di level global setelah AS, Jepang, dan Uni Eropa tidak mampu lagi menyandang peran sebagai pilar utama ekonomi global.

Di balik kesepakatan

Secara khusus keputusan mengganti G-8 dengan G-20 merupakan keberhasilan diplomasi Barack Obama yang menginginkan pembagian beban dalam tata kelola ekonomi internasional di tengah keterpurukan ekonomi AS. Ini sekaligus merupakan cara Obama mengimbangi Uni Eropa, khususnya Jerman dan Perancis, yang terus menekan AS agar lebih memperketat regulasi di sektor finansial, dengan membatasi bonus bagi para bankir dan eksekutif perusahaan dana cegah risiko.

Uni Eropa berupaya keras menekankan, akar kelemahan sistem ekonomi global saat ini bukan pada sistem kapitalisme secara keseluruhan, tetapi ”sistem Anglo-Saxon” (AS dan Inggris) yang terlalu memberi ruang bagi aksi-aksi meraih kekayaan instan di sektor finansial.

Uni Eropa merasa sebagai pihak yang menelan dampak paling pahit krisis finansial yang bermula di AS. Beban ekonomi negara-negara Uni Eropa kian berat dengan besarnya stimulus ekonomi dan meningkatnya jumlah penganggur. Mereka khawatir, gejala proteksionisme yang menguat akhir-akhir ini akan memperburuk ekonomi Eropa dengan kian terbatasnya akses pasar ke AS dan negara lain.

Proteksionisme juga akan menghambat proyek Eropa Global yang ditujukan untuk mempromosikan kepentingan modal transnasional Uni Eropa ke seluruh dunia. Dalam konteks ini dapat dipahami mengapa Perancis dan Jerman terus menekankan pentingnya melanjutkan negosiasi perdagangan WTO Putaran Doha yang sedang menemui jalan buntu.

Di tengah kontroversi program reformasi kesehatan nasional yang diusungnya, Obama tampak menghindari aturan rinci dalam bonus guna mencegah resistensi lebih besar dari aneka kelompok kepentingan di dalam negeri. Mengimbangi tekanan Eropa, Obama memilih mengarahkan konsesi lebih besar bagi China dan negara-negara berkembang untuk mereformasi IMF. Mekanisme pengambilan keputusan di IMF, yang ditandai dengan hak suara negara maju 57 persen dan hak suara negara berkembang 43 persen, akan digeser menjadi lebih seimbang. Disepakati, negara berkembang akan memperoleh tambahan hak suara minimal 5 persen. Selain itu, kepemimpinan dalam IMF tidak lagi menjadi dominasi AS atau Eropa.

Faktor China tampaknya menjadi pertimbangan pokok Obama sebagai tuan rumah dalam mengarahkan berbagai keputusan G-20. Akhir-akhir ini, friksi perdagangan AS-China kian meruncing setelah AS bertindak lebih proteksionis terhadap produk-produk China.

Konsesi terhadap China yang terus menyuarakan pentingnya mata uang alternatif selain dollar AS merupakan pilihan realistis mengingat posisi ekonomi AS yang kian lemah. China merupakan pembeli terbesar obligasi yang dikeluarkan Pemerintah AS sebagai sumber pendanaan utama menutup defisit anggaran AS yang terus membubung.

Keputusan KTT G-20 di Pittsburgh ini dapat dikatakan merupakan perluasan keputusan KTT G-20 April lalu di London, yang memberi ruang lebih luas bagi China dalam pendanaan dan pengambilan keputusan di IMF.

Mengambil pelajaran

Hasil-hasil KTT G-20 jelas merupakan refleksi pergeseran yang terjadi di tataran global, yang mencerminkan perubahan konstelasi kekuatan ekonomi antarnegara. Meski tidak bersifat revolusioner, berbagai keputusan itu secara gradual akan memudarkan dominasi nilai-nilai kapitalisme Anglo-Saxon yang difasilitasi sistem Bretton Woods yang ditegakkan seusai PD II.

Obsesi mewujudkan tatanan ekonomi ”superliberal” menyusul usainya Perang Dingin juga kian diimbangi kesadaran pentingnya peran pemerintah sebagai regulator sekaligus stabilisator ekonomi. Ini terlihat dalam salah satu butir kesepakatan KTT G-20 di Pittsburgh, yang menekankan pentingnya pemerintah melanjutkan stimulus fiskal yang terbukti telah mencegah perluasan resesi menjadi depresi ekonomi global.

Menurut Paul Krugman, krisis global ini mementahkan ”aksioma” neoliberal yang diusung Ronald Reagan, yang mendaulat pemerintah/negara sebagai sumber masalah dan pasar/sektor swasta sebagai solusi. Yang terjadi bisa sebaliknya, tak jarang pasar/sektor swasta menjadi sumber masalah dan pemerintah/negara menjadi solusinya (Guardian, 10/8/2009).

Bagi Indonesia, naiknya status G-20 menjadi forum kerja sama ekonomi utama di level global patut disambut gembira. Bukan hanya sebagai kesempatan meningkatkan profil internasional, tetapi lebih sebagai peluang memperjuangkan kepentingan konstituen ekonomi domestik, termasuk petani dan sektor UKM, yang selama ini cenderung dikorbankan demi keinginan untuk ”tidak tertinggal” arus globalisasi. Jangan sampai aktivitas Indonesia dalam diplomasi global, termasuk G-20, justru lebih banyak mendatangkan masalah ketimbang solusi bagi kemajuan ekonomi bangsa sendiri!

Syamsul Hadi Pengajar Ekonomi Politik Internasional di Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI

Selasa, 29 September 2009 | 04:49 WIB

Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/29/04492767/arsitektur.baru.ekonomi.global

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: