Rp 15,6 Triliun Piutang Bermasalah Diterobos

Piutang perbankan yang tidak bisa ditagih kepada debitor dan dialihkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Departemen Keuangan saat ini mencapai Rp 15,6 triliun. Sebagian dari piutang itu diharapkan bisa direstrukturisasi dengan menggunakan pasal khusus dalam APBN 2010, yang memungkinkan penanganan piutang di bank-bank BUMN sama dengan bank-bank swasta lainnya.

”Piutang yang sudah diserahkan ke PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) sekitar Rp 15,6 triliun. Itu jumlah seluruhnya atau outstanding-nya. Itu juga merupakan piutang bank yang diserahkan ke PUPN sejak lama. Sebab, sejak 31 Oktober 2006, bank BUMN belum menyerahkan lagi piutang tak tertagihnya. Padahal, sejak saat itu pasti ada juga yang NPL (nonperforming loan/piutang bermasalah),” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara (yang membawahkan PUPN) Departemen Keuangan Hadiyanto di Jakarta, Minggu (4/10).

Menurut Hadiyanto, mekanisme persyaratan restrukturisasi piutang bermasalah dari bank BUMN diatur dalam peraturan menteri keuangan, termasuk utang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan kriteria itu, bank BUMN bisa mengajukan proposal restrukturisasi atas piutang bermasalah yang memberatkan neraca mereka.

”Mandat dari UU APBN memang itu (restrukturisasi piutang bermasalah atau eks bank dalam likuidasi/BDL),” katanya.

Piutang UMKM

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa menyebutkan, dari target potensi penarikan piutang negara oleh Ditjen Kekayaan Negara tahun 2010 senilai Rp 350 miliar, Rp 176 miliar atau 50,29 persen di antaranya merupakan piutang UMKM. Selain Ditjen Kekayaan Negara, lembaga penagih piutang negara lainnya adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), yang bertanggung jawab atas penagihan aset kredit Rp 8 triliun.

”Dari Rp 8 triliun aset kredit yang diurus PPA, sekitar Rp 4,8 triliun merupakan penagihan aset kredit eks BDL (yang muncul pascakrisis moneter dan keuangan tahun 1998),” ujarnya.

Selain menagih aset kredit, PPA juga ditugasi mengelola aset properti Rp 1,1 triliun dan aset-aset lainnya Rp 171,5 miliar. Aset ini dulu merupakan agunan pada bank bermasalah setelah krisis moneter. Dengan demikian, jika semua tagihan itu digabungkan, nilai hak tagih yang dipegang pemerintah tahun 2010 mencapai Rp 14,5 triliun.

”Terobosan yang dilakukan dalam UU APBN 2010 adalah bank BUMN bisa melakukan restrukturisasi utang macet, terutama UMKM, tanpa harus menunggu perubahan UU No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Bank BUMN bisa menyelesaikan piutang itu dengan status bukan lagi piutang negara (tetapi piutang institusi bisnis biasa),” kata Suharso.

Menurut Suharso, perlakuan baru atas piutang bermasalah di bank BUMN itu akan menciptakan laba baru karena bank bisa memanfaatkan dana pencadangan atas kredit bermasalah untuk mengembangkan usahanya atau ekspansi kreditnya. Selama ini, bank BUMN harus mencadangkan dana 110 persen dari total piutang bermasalah dalam neracanya. (OIN)

Senin, 5 Oktober 2009 | 03:29 WIB

Jakarta, Kompas –http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/05/03291165/rp.156.triliun.piutang..bermasalah.diterobos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: