Sistem Monopoli Layanan Pos Dihapuskan

UU Perposan Yang Baru

Rancangan Undang-Undang Pos disahkan DPR menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (15/9) di Jakarta. Melalui UU tersebut, hak monopoli dalam pelayanan pos bagi masyarakat dihapuskan.

Dengan pengesahan UU itu, menurut Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, dalam sidang yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono itu, penyelenggaraan pos diharapkan jadi industri yang meningkatkan produktivitas nasional serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

”Penghapusan sistem monopoli jelas terlihat pada pasal yang mengatur tentang layanan pos universal,” kata Theo. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyelenggara pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pos universal.

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Ganti rugi wajib diberikan atas kerugian pengguna layanan pos akibat kelalaian penyelenggara pos. ”Ketentuan pidana dikenakan pada penyelenggara pos yang melanggar ketentuan tentang perizinan. Sanksi pidana juga dikenakan kepada tiap orang yang memalsukan prangko,” kata Theo.

Pihak asing

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh, dalam siaran pers, menyatakan, beberapa fenomena menarik dari RUU ini adalah penghapusan hak monopoli. Jadi, sepenuhnya persaingan diserahkan kepada mekanisme pasar. Undang-undang itu juga mengatur secara khusus tentang kewajiban pelayanan universal dan tentang kerja sama pos dengan pihak asing.

Penyelenggara pos asing wajib bekerja sama dengan penyelenggara pos dalam negeri dalam menyediakan layanan pos di Indonesia. Caranya, melalui usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki penyelenggara pos dalam negeri. Kerja sama ini dibatasi wilayah operasinya pada ibu kota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan pelabuhan laut internasional.

Pembahasan RUU itu dilatarbelakangi prinsip konstitusi yang menyebutkan, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri pos serta kemajuan teknologi, relevansi penyelenggaraan pos di Indonesia dipertanyakan. Selain monopoli surat tak lagi efektif, penegakan hukum juga tak optimal.

Atas dasar itu, UU Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dianggap tidak kondusif lagi. Jika dalam UU lama pemerintah berfungsi memiliki, membangun, dan menyelenggarakan pos, dalam UU yang baru pemerintah berfungsi menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bidang pos yang pelaksanaannya melibatkan rakyat.

Dalam UU lama, penyelenggaraan bersifat monopoli untuk beberapa komoditas layanan pos universal dengan tarif tunggal. Adapun UU yang baru disahkan menyebutkan penyelenggaraan pos kompetitif dengan tarif sesuai pasar. (DIK/EVY)

Jakarta, 16 September 2009

Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/16/04094676/sistem.monopoli.layanan.pos.dihapuskan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: