FGD 7 KOTA KAJI UU ITE DAN KIP

Munculnya UU Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengharuskan instansi pemerintah untuk bersiap dan membentuk petugas khusus pelayanan informasi bagi masyarakat. Kedua  UU ini pun membuat masyarakat memiliki hak akan akses informasi dari instansi pemerintah. Permasalahan yang muncul akibat dari terbitnya kedua UU ini pun membuat Badan Litbang SDM melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Aptel-SKDI menggelar penelitian dengan tajuk “Kajian Persepsi Masyarakat terhadap UU ITE dan KIP”. Penelitian yang nantinya beguna sebagai bahan kajian dalam pelaksanaan UU tersebut dilakukan sepenuhnya oleh para peneliti dari Puslitbang Aptel-SKDI.

Sebagai pendukung terhadap pelaksanaan penelitian tersebut, maka dilaksanakanlah Focus Group Discussion (FGD) di 7 kota, yaitu Medan, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, pada tanggal 8 – 26 Juni lalu. FGD yang diikuti oleh berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat umum ini diharapkan dapat menggali persepsi masyarakat akan kedua UU ini. Selain itu, FGD ini juga mencoba melihat sampai manakah kesiapan instansi pemerintah untuk menerapkan kedua UU ini.

Pada FGD di Bandung, Pakar Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran, Engkus Kuswarno mengatakan bahwa terkait dengan UU KIP tersebut, informasi yang dimaksud di dalamnya itu bersifat aktif, diminta ataupun tidak diminta, informasi tersebut harus siap diberikan, walaupun tidak semua data harus diberikan, misalnya informasi yang berkaitan dengan rahasia negara. Penyataan senada juga dilontarkan oleh narasumber dari Puslitbang Profesi, Badan Litbang SDM Depkominfo, Sumarsono. “Perlu waktu lama untuk menjawab suatu pertanyaan secara resmi, padahal menurut UU harus cepat dijawab. Sehingga untuk menjawab secara cepat, database harus lengkap, koordinasi yang baik dengan semua unit, adanya persiapan yang komprehensif,” ungkapnya dalam sesi FGD di Hotel Treva, DKI Jakarta.

Selain itu, beberapa pertanyaan juga disampaikan oleh para narasumber. Kepala Dinas Infokom Makassar, Takdir Alim Bahri, mempertanyakan mengenai pengetahuan dari aparat yang berwenang terhadap UU ini. Hal ini menjadi penting, dikarenakan sanksi hukum yang menyertai UU ini dapat merugikan petugas itu sendiri.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan FGD di Semarang, dicapai sebuah kesimpulan bahwa UU ITE dan UU KIP merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan kepentingan aktifitasnya, dan sekaligus ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik itu sendiri dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu Akuntabilitas, dimana segala kebijakan dan program dapat dipertanggung jawabkan serta terpercaya dihadapan masyarakat; Transparan, artinya terbuka kepada masyarakat terkait policy making maupun implementasi program-programnya; dan Efektif, artinya tepat sasaran dan berjalan sesuai ekspektasi publik. (DA)

Jakarta, 09 Juli 2009

Sumber: http://balitbang.depkominfo.go.id/2009/07/09/fgd-7-kota-kaji-uu-ite-dan-kip/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: