INDUSTRI SELULER DAN MASALAH KEINDONESIAAN KITA

MENILIK PERAN INDUSTRI SELULER DALAM MENYINGKAP TABIR KORUPSI, TEORISME, DAN PEMILU 2009 [1]

Perkembangan teknologi sudah selayaknya memberi kemudahan bagi aktivitas manusia, begitu pula dengan kemajuan teknologi telekomunikasi. Kemajuan pada bidang ini menjadikan individu semakin mudah berkomunikasi satu sama lain meski dengan jarak yang cukup jauh. Kemudahan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi ini berkembang menjadi suatu kebutuhan dan gaya hidup tersendiri. Alhasil, cukup sulit memisahkan aktivitas keseharian manusia dengan teknologi. Dalam hubungannya dengan problematika yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia, teknologi seharusnya juga mampu membawa kemudahan dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Kemajuan yang dihasilan oleh perkembangan teknologi selayaknya tidak saja mempermudah aktivitas keseharian manusia, tetapi turut pula memberi kontribusi penyelesaian masalah bangsa. Teknologi yang berkembang dan melekat pada keseharian warga negara, berarti bersentuhan pula dengan kemelut problematika masalah yang dihadapi suatu negara. Dalam konteks ini, kita bisa menelisik peran kemajuan industri seluler dalam membantu menyelesaikan permasalahan Indonesia.

Secara garis besar, ada tiga isu utama yang telah, sedang, dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pertama, masalah kemelut korupsi yang mulai digelorakan pemberantasannnya pasca jatuhnya rejim orde baru dan ditandai dengan datangnya era reformasi. Kedua, status Indonesia sebagai sarang teoris di wajah dunia hingga memaksa pemerintah menjadikan agenda pemberantasan terorisme sebagai prioritas nomor wahid. Ketiga, aura kesemarakan pesta rakyat pada tahun 2009 yaitu pemilu sebagai ajang pembuktian tahunan proses demokratisasi di Indonesia. Maka, melalui tiga isu utama tersebut. Pertanyaan pokok yang muncul adalah bagaimana peran industri seluler dalam membantu mengentaskan permasalahan tersebut. Tulisan ini akan mencoba menelisik peran industri seluler Indonesia dalam membantu penyelesaian kemelut tiga isu utama tersebut.

Selular dan Transaksi Korupsi

Penangkapan dua jaksa agung muda yang terbukti melakukan hubungan telepon dengan tersangka kasus korupsi Artalyta Suryani sesungguhnya mengindikasikan kita dua hal. Pertama, kemajuan besar bagi proses pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana pemerintah dinilai konsisten meski harus menangkap “anak buah”nya sendiri. Kedua, kemajuan besar bagi industri seluler Indonesia yang terbukti dapat secara langsung ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Kemajuan pada hal yang kedua merupakan gebrakan besar dalam dunia seluler Indonesia, karena mampu bekerjasama langsung dengan pemerintah untuk melakukan penyeledikan terhadap suatu kasus kejahatan negara. Hal ini tentu saja memberikan tempat yang istimewa bagi industri seluler di Indonesia, dimana status sebagai pihak swasta yang notabennya merupakan perusahaan dibawah kendali regulasi pemerintah mampu memberikan nilai tambah melalui kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. Prestise ini tentu saja menyuratkan kemajuan besar bagi usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu industri seluler kini mampu memberi kontribusi nyata dalam usaha afirmatif bagi para pelaku tindak kejahatan korupsi di Indonesia.

Sejak keikutsertaan Indonesia dalam konferensi anti korupsi internasional di Praha (2001) dan Seoul (2003). Pemerintah semakin meningkatkan upaya pemberantasan para koruptor melalui usaha lintas sektor multidisiplin dengan komitmen melibatkan semua elemen secara komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pencegahan korupsi dengan bentuk pilar-pilar kelembagaan sistem integrasi nasional (SIN) berdasarkan status hukum yang jelas, transparan, dan efektif. Melihat hal ini, industri seluler yang telah terbukti mampu memberi kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi bagian dari pilar kelembagaan sistem pencegahan tersebut melalui kerjasama langsung dengan pemerintah. Industri seluler menjadi pihak yang sangat mumpuni menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui kemajuan teknologi telekomunikasi yang dimiliki. Kerjasama tersebut merupakan wujud nyata tindakan pemerintah dalam rangka menambah indeks prestasi keberhasilan pemberantasan korupsi menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kerjasama antara industri seluler dengan pemerintah dapat menjadi cara baru yang lebih efektif tingkat keberhasilannya, tidak saja dalam upaya pemberantasan tetapi juga pencegahan kasus korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan dua hal: Pertama, kemampuan teknologi itu sendiri yang memungkinkan semua bentuk transaksi dan percakapan menjadi terdeteksi dan sebagai barang bukti yang otentik. Kedua, citra kehebatan alat komunikasi modern yang mampu disadap setidaknya telah memberikan penekanan rasa takut terhadap para pelaku-pelaku baru untuk tidak melakukan hal yang sama, dan menjadi semakin dilematis bagi para pelaku mengingat kemajuan alat teknologi komunikasi sulit dilepaskan dari keseharian aktivitas mereka.

Seluler dan Jejaring Terorisme

Apabila kemajuan industri seluler mampu memberi kontribusi dalam memberantas korupsi melalui kemajuan teknologinya. Hal yang sama justru dapat pula terjadi untuk masalah tindak kejahatan terorisme di Indonesia. Pasca tragedi Bom Bali I pada tahun 2002 dan secara beruntun diikuti dengan kasus Bom Hotel Marriot, Bom pada Kedubes Australia, hingga terjadi Bom Bali II, Indonesia ibarat menerima rangkaian kejahatan yang memperburuk citra dalam negeri. Hasilnya banyak pihak yang tidak segan memberi label Indonesia sebagai sarang teroris. Keadaan ini tentu saja menyudutkan pemerintah dan rakyat Indonesia, terlebih lagi ketika kegiatan teorisme tersebut seringkali diasosiasikan dengan label keagamaan Islam Ekstrimis dan menjadi kontras dengan status Indonesia yang mayoritas penduduknya beragam Islam. Kenyataan ini tentu saja menjadikan pemerintah menyusun agenda prioritas penumpasan jaringan teroris yang ada di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, sejatinya kemajuan teknologi telekomunikasi mampu memberi kontribusi yang nyata dalam menyingkap tabir ketertutupan jaringan terorisme di Indonesia. Pemerintah dan industri seluler memang pernah menerapkan suatu kebijakan bersama yang bertujuan mencegah (preventif) tindakan terorisme di tanah air, yaitu kebijakan registrasi pada para pengguna layanan prabayar telepon seluler. Peraturan tersebut meski tetap diwajibkan hingga saat ini, namun belum menunjukkan skala yang cukup signifikan dalam menguak keberadaan para teroris di Indonesia. Selain sarat akan kemudahan penyalahgunaan data, para pengguna telepon selular prabayar pun dapat dengan mudah mengganti nomor setelah digunakan. Kenyataan ini menjadikan upaya ini semakin jelas tidak membuahkan hasil.

Pemerintah dan kalangan industri seluler harus mulai memahami kecanggihan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh para pelaku terorisme. Kenyataan bahwa teknologi merupakan alat yang melekat dan mempermudah aktivitas manusia sehingga sulit untuk dipisahkan merupakan petunjuk awal untuk meyakinkan bahwa para pelaku terror juga menggunakan teknologi komunikasi sebagai alat penghubung antara mereka. Akan tetapi, penggunaan teknologi tersebut harus mulai ditelusuri lebih jauh, seperti penggunaan sandi-sandi khusus dalam berkomunikasi. Penelusuran dalam hal ini diharapkan mampu membawa hasil yang lebih konkret bagi upaya kerjasama kedua belah pihak dalam menyingkap kejahatan terorisme di tanah air. Upaya sangat sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah meratifikasi dua konvensi internasional mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings) dan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (International Convention of the Suppression of the Financing of Terrorism). Kerjasama pemerintah dengan industri seluler mengenai pemberantansan terorisme yang lebih intensif diharapkan mampu merealisasikan konsekuensi kebijakan ratifikasi terhadap dua konvensi internasional di atas, yaitu secepatnya membuka tabir jaringan terorisme Indonesia dan dengan segera memberantas para pelakunya.

SMS dan Pilkada 2009

Selain dua isu utama di atas, Indonesia yang sebentar lagi akan melaksanakan pesta rakyat empat tahunan terbesar yaitu pemilu dapat menjadi pasar besar dan menjanjikan bagi berbagai perusahaan industri seluler di tanah air. Pesta rakyat tersebut tidak hanya menuntut kerjasama industri seluler untuk mau berkolaborasi menyukseskan proses demokratisasi di Indonesia, tetapi juga menawarkan peluang kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Pertama, perihal kampanye yang akan dilayangkan melalui teknologi short messaging servicesatau SMS. Kedua, kemungkinan berkembangnya teknologiquick real count atau hitung cepat melalui pengiriman data dengan fasilitas yang sama yaitu SMS.

Pasca pemilu Amerika Serikat lalu, ada banyak hal baru yang pantas untuk dipelajari. Salah satunya adalah mengenai kemampuan kandidat terpilih Barrack Obama dalam memanfaatkan teknologi untuk menjaring suara yang lebih banyak, terutama dari kalangan pemilih muda. Kecerdasannya mengoptimalkan situs pertemanan facebookuntuk melancarkan kampanye menjadikannya banyak difavoritkan, selain karena kelebihannya dalam bidang orasi dan memainkan isu strategis. Kejelian Obama dalam melihat perubahan dan peluang ini kemudian banyak dilirik oleh para calon kandidat anggota legislatif serta penerus kursi kepresidenan RI. Mengaplikasikan strategi yang sama dengan Obama di Indonesia tentu bukan merupakan strategi yang cerdas di Indonesia, karena mengingat jumlah peminat dan pemilik internet belum begitu signifikan dibanding negara Amerika Serikat. Akan tetapi, hal yang menarik adalah strategi penggunaan media alternatif layaknya di Negeri Paman Sam menjadi kecenderungan mutakhir dan terkini yang juga mampu dilaksanakan di Indonesia. Kenyataan bahwa jumlah pengguna telepon seluler yang terus meningkat dari tahun ke tahun memberi angin segar bagi para calon kandidat pemilu untuk melaksanakan strategi yang sama dengan Obama.

Bisa dikatakan bahwa pengguna telepon seluler di Indonesia sudah memahami betul pemanfaatan fasilitas pesan singkat atau yang lebih dikenal dengan SMS (short messaging services). Hal ini menjadikannya sebagai media alternatif terpilih yang mampu menjadi sarana kampanye modern para calon kandidat pemilu 2009. Pemilihan fasilitas ini lebih diutamakan dikarenakan aplikasi pengiriman data lain yang berbasis GPRS dan 3G belum merata di seluruh Indonesia serta memerlukan biaya yang lebih mahal meskipun memungkinkan pengiriman pesan berupa suara dan gambar berwarna. Alhasil, fasilitas SMS akan menjadi trend terkini awal tahun 2009 bagi para calon kadidat pemilu. Melihat hal ini, tentu saja posisi perusahaan industri seluler menjadi sangat strategis dan diuntungkan. Selain pihak perusahaan yang akan mendapatkan untung lebih banyak, kampanye model ini memungkinkan ruang terbuka publik lebih bersih dari papan, poster, atau baliho berisi pesan kampanye tertentu yang itu berarti menghemat penggunaan sumber daya lain sehingga mampu lebih ramah terhadap lingkungan.

Trend lainnya yang juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan industri seluler di tanah air adalah popularitas media hitung cepat (quick real count) sebagai gambaran sementara hasil pemungutan suara. Teknologi yang mendasarkan diri pada kecepatan dan ketepatan pengiriman data ini akan sangat diperbantukan oleh fasilitas SMS yang kini ada. Cara kerja yang mengharuskan salah seorang memberikan data penghitungan sementara ke tempat pengumpulan data akhir akan semakin dipercepat dengan menggunakan SMS. Sistem ini selain cepat, diperkirakan juga akan jauh lebih akurat dengan tingkat kesalahan manusia (human error) semakin kecil. Model ini telah dilaksanakan di beberapa pilkada daerah di Pulau Jawa dan akan terus berkembang hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Hal ini tentu saja membawa kesempatan tersendiri bagi perusahaan industri seluler nasional untuk bekerjasama dengan pemerintah secara langsung. Hal ini memungkinkan mengingat jaringan yang dimiliki perusahaan industri seluler telah menjangkau hampir seluruh daerah Indonesia, dengan kata lain proses penghitungan cepat pun akan semakin mudah dilaksanakan.

Menganalisis semua hal di atas, sudah selayaknya perkembangan industri seluler sebagai bagian dari capaian perkembangan teknologi komunikasi mulai melihat arah baru bentuk kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tentu akan melahirkan bentuk pencitraan perusahaan industri seluler yang lebih baik di mata masyarakat, hingga melahirkan keuntungan jangka panjang yang lebih berharga. Bentuk kepedulian perusahaan industri seluler terhadap permasalahan utama Bangsa Indonesia dapat mejadi benang merah bagi terwujudnya kerjasama yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemampuan perusahaan dalam kemajuan teknologi komunikasi dan peran pemerintah dalam memberi regulasi dapat menjadi dua hal yang prospektif dalam menghasilkan manfaat, seperti penuntasan isu utama bangsa: pemberantasan korupsi, perlawanan terhadap terorisme serta kelancaran proses demokrasi bangsa melalui Pemilu 2009.

Penulis: Pani Zaristian V.

Source:http://pazava.wordpress.com/2008/12/31/industri-seluler-dan-masalah-keindonesiaan-kita-menilik-peran-industri-seluler-dalam-menyingkap-tabir-korupsi-teorisme-dan-pemilu-2009-oleh-pani-zaristian-v/#comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: